ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ( Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam peraturan PerundangUndangan di Indonesia ialah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk: Menguji undang-undang terhadap UUD Negara republik Indonesia tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara republik Indonesia Tahun tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/ PUU-IV/2006 adalah Pelemahan Komisi Yudisian Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berakibat pada Pencabutan kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan berakibat pada hilangnya kekuatan mengikat aturan-aturan pengawasan Komisi Yudisial serta hilangnya sebagian besar kewenangan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi. Formulasi Pengwasan Hakim Konstitusi dan Hakim Angung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ialah dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh dewan etik.