PERTANGGUNGJAWABANTINDAKPIDANAPENYALAHGUNAANDANA PENGADAANSUBSIDIOPERASIONALBUSPERINTISPERUMDAMRI MENURUTUNDANG-UNDANGNOMOR31 TAHUN1999JUNTOUNDANG-UNDANGNOMOR20 TAHUN2001TENTANGPEMBERANTASAN TINDAKPIDANAKORUPSI (StudiPutusanMahkamahAgungNomor1333K/Pid.Sus/2019

Abstract

Korupsi sejatinya adalah manifestasi dari ketidakjujuran personal, absennya integritas, dan lemahnya karakter individu. Absennya nilai budaya baik dan jujur ditengarai muncul dalam situasi di mana penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta dibanding kesejahteraan pejabat negara terkait, di mana kemudian muncullah godaan untuk melakukan korupsi. Permasalahannya adalah pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara dan pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 333 K/Pid.Sus/201 9 serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 333 K/Pid.Sus/201 9 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tingkatan dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut; pertama dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 333 K/Pid.Sus/201 9 Berdasarkan APBN Tahun 201 3 pada SATKER PLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Papua terdapat Kegiatan Pengadaan Subsidi Operasi Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp.1 0.833.977.000.00 untuk 6 (enam) Stasiun DAMRI di Papua, dalam pelaksanakan dianggarkan Sebesar Rp. 1 .560.320.000.00 Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana dalam Putusan Mahkamah Agung No 1 333 K/Pid.Sus/201 9 permohonan kasasi tersebut ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana dan hukuman uang pengganti yang dijatuhkan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.