KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020)

Abstract

Munculnya gagasan tentang Pilkada secara langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pilkada secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Hukum Administrasi Negara, bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serdang Bedagai dikaji dari Hukum Administrasi Negara, bagaimanakah hambatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Serdang Bedagai ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dan solusi mengatasinya. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasaran pada undang-undang dan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan komisioner KPUD Serdang Bedagai. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) serentak. Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah adanya money politic yang disamarkan dalam bantuan sosial, Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti Pilkada serentak 2020 sehingga hambatan dan tantangan Pilkada dapat diminamilisir.