http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/68 2026-04-28T01:47:36Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5509 Title: PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI SOFT APPROACH DAN HARD APPROACH YANG TERJADI DI WILAYAH ACEH Authors: ZULFAHMI Abstract: Terorisme merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana cara penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh, bagaimana upaya pembinaan eks narapiana terorisme agar kembali setia kepada NKRI, bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui soft approach di wilayah Aceh .Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan didukung data yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pembinaan eks narapidana tindak pidana terorisme, atau yang sering disebut mantan narapidana terorisme (eks-napiter), merupakan upaya sistematis untuk mengembalikan mereka ke masyarakat. Ini mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan deradikalisasi untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal dan melakukan tindakan terorisme. Pembinaan eks narapidana tindak pidana terorisme, atau yang sering disebut mantan narapidana terorisme (eks-napiter), merupakan upaya sistematis untuk mengembalikan mereka ke masyarakat. Ini mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan deradikalisasi untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal dan melakukan tindakan terorisme. Kesimpulan dari tesis ini adalah penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Aceh adalah dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu preventif, preemtif, dan represif. Upaya pembinaan eks narapiana terorisme agar kembali setia kepada NKRI dilakukan melalui pelaksanaan rehabilitasi dalam rangka deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Upaya mengatasi hambatan dalam adalah mengidentifikasi dan memahami akar penyebab terorisme, serta tantangan dalam mengubah keyakinan dan perilaku individu yang telah terpapar radikalisme. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Terorisme 2026-02-20T00:00:00Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5506 Title: PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Authors: ZARKASI Abstract: Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Peradilan Militer adalah pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan institusi melalui dialog dan mediasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana regulasi hukum penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer melalui pendekatan keadilan restoratif, bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pada sistim Peradilan Militer, bagaimana harmonisasi hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Regulasi hukum penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer melalui pendekatan keadilan keadilan restoratif diatur secara spesifik dalam UU Peradilan Militer, namun dapat diakomodasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024, yang menjadi pedoman umum penerapan keadilan restoratif di semua lingkungan peradilan, termasuk peradilan militer. Hasil penelitian bahwa penerapan konsep keadilan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pada sistim Peradilan Militer diterapkan melalui mediasi untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait guna mencari penyelesaian damai yang berfokus pada pemulihan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan. Harmonisasi hukum dalam pelaksanaan keadilan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana dalam sistim Peradilan Militer menghadapi sejumlah tantangan dan peluang, terutama karena karakteristik unik peradilan militer yang berorientasi pada disiplin dan hierarki. Upaya harmonisasi ini melibatkan penyesuaian antara konsep keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dengan sistem peradilan militer yang bersifat retributif (pembalasan) Kata Kunci: Tindak Pidana, Peradilan Militer, Keadilan Restoratif 2026-02-20T00:00:00Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5503 Title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG Authors: MAHENDRA, ZAIZIL IHZA Abstract: Perlindungan hukum bagi pengguna narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai pengguna narkoba, yang juga memandang anak sebagai korban sekaligus pelaku, sehingga prioritas diberikan pada upaya pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi, bukan hanya pemidanaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia, bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kota Sabang. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak pengguna narkotika menggunakan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan tindakan dan rehabilitasi, bukan hanya pidana, dengan sanksi maksimal setengah dari pidana dewasa. Anak dianggap sebagai pelaku sekaligus korban, sehingga selain sanksi pidana, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi dan pembimbingan untuk memulihkan anak dan mencegahnya kembali menyalahgunakan narkoba, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika dan UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkotika maka lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi dibanding dengan putusan pidana penjara. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Hambatan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika. 2026-02-20T00:00:00Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5502 Title: PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI INDONESIA Authors: BUTAR, YOGI YAHYA BUTAR Abstract: Kepolisian berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun wewenang ini dibagi dengan KPK dan Kejaksaan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum kepolisian Ressor Serdang Bedagai, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai, bagaimana hambatan dan uaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Ipda Cardio S Butarbutar selaku Kanit Tipikor Polres Serdang Bedagai Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai i adalah melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dapat melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara dan mengakibatkan kerugian keuangan negara minimal Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk itu dibutuhkan peran jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi yang tidak memenuhi syarat untuk disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Serdang Bedagai adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sinergi dengan lembaga lain, serta adanya potensi benturan kewenangan dengan KPK. Upaya mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi dengan lembaga lain, dan memastikan implementasi hukum yang konsisten. Kata Kunci: Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi 2026-02-20T00:00:00Z