http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/32 2026-05-03T17:49:53Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5059 Title: HADANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF 4 MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Authors: SYAHPUTRI, MAULIDA Abstract: ABSTRAK Nama : MAULIDA SYAHPUTRI, NPM : 71190212006, Judul : HADANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF 4 MAZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Berdasarkan kajian tentang hadhanah sebagaimana, maka sesuai dengan fakta yang ada di lapangan banyak sekali hadhanah bagi suami isteri pasca perceraian menjadi permasalahan yang panjang hingga ke pengadilan tanpa memahami dan mempedomani hukum Islam sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan peraturan Islam lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hadhanah menurut pandangan fiqih 4 mazhab. Untuk mengetahui konsep hadhanah dalam kompilasi hukum Islam. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hadhanah menurut pandangan fiqih 4 mazhab dan kompilasi hukum Islam Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berup buku-buku sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data melalui penelitian literature dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecendrungan yang berkembang. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Hadhanah Akibat Perceraian perspektif Fiqih 4 mazhab bahwa hadhanah adalah pengasuhan anak yang menjadi kewajiban kedua orang tua sampai anak mumayyiz atau mampu berdiri sendiri, meskipun ibu dan silsilah dari keluarga ibulah yang lebih berhak mengasuh anak sampai anak tersebut mummayiz atau berusia 7 tahun. Hadhanah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimuat dalam pasal 105 huruf (a) “dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Persamaan 4 mazham dengan KHI bahwa pengasuhan anak sebelum umur 7 tahun yang berhak adalah ibunya sedangkan perbedaan antara fiqih 4 mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal menentukan usia mummayiz anak yang mana dalam fiqih disebutkan bahwa usia mumayyiz anak adalah 7 tahun sedangkang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) usia mumayyiz anak adalah 12 tahun. Kata Kunci : Hadanah, Perceraian dan 4 Mazham, KHI. 2026-02-20T00:00:00Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5054 Title: PEMBATALAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TANPA PERSETUJUAN WALI (STUDI KASUS KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG) Authors: HARAHAP, MARA GADING Abstract: Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti di atas, maka akad nikahnya tidak sah alias batil (batil artinya tidak sah), meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batil (tidak sah). Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan di bawah umur, 2). Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur tanpa persetujuan wali, 3). Untuk menganalisis proses pembatalan perkawinan dibawah umur tanpa persetujuan wali. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Studi Kasus / Field Research). Jenis penelitian ini langsung kelapangan melihat kondisi masyarakat. Dalam memecahkan status batas umur menikah, yang akhir-akhir ini pernah menjadi sorotan publik. Akan tetapi yang menjadi kekecewaan penulis adalah masih ada dikotomi yang sangat besar terhadap hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang masih belum paham secara utuh terhadap diskursus hukum Islam secara mendalam. Bahkan yang lebih parah ketika seseorang memaksakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan bahwa hukum Islam tidak pernah menjelaskan secara rinci tentang batasan umur seseorang boleh melakukan pernikahan. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Dibawah Umur, Persetujuan Wali. 2026-02-20T00:00:00Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5041 Title: IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HARTA ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI DESA TELUK PIAI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA Authors: PUTRA, IRWANSYAH Abstract: ABSTRAK IMPLIKASI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HARTA ANAK DAN ISTRI (STUDI KASUS DI DESA TELUK PIAI KECAMATAN KUALUH HILIR KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA IRWANSYAH PUTRA NPM:71200212008 Jika dilihat dari segi hukum, perkawinan di bawah tangan jelas tidak mempunyai perlindungan hukum dari negara karena perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di muka pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan. Dalam banyak kasus, perkawinan di bawah tangan sering merugikan masyarakat terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan. Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk penyimpangan dari perundang-undangan yang berlaku, namun demikian perkawinan di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah a. untuk mengetahui implikasi perkawinan di bawah tangan terhadap harta anak dan istri (analisis studi kasus di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara, b. untuk mengetahui akibat hukum dari adanya perkawinan di bawah tangan baik dilihat dari segi hubungan suami istri, anak yang dilahirkan, maupun harta kekayaan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, c. ntuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan guna melindungi status dan kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan. d. Kegunaan Penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Studi Kasus / Field Research). Jenis penelitian ini langsung kelapangan melihat kondisi masyarakat. Perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia, perkawinan di bawah tangan tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Istilah perkawinan di bawah tangan ini biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur tang telah diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Biasanya perkawinan di bawah tangan dilakukan berdasarkan agama atau adat istiadat dari calon suami atau calon istri. Kata Kunci: Perkawinan di Bawah tangan, Harta Anak dan Istri. 2026-02-20T00:00:00Z http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/4105 Title: PEMBATALAN PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS Authors: ZA, MUHAMMAD SYUKRI Abstract: ABSTRAK Nama : MUHAMMAD SYUKRI ZA, NPM.71180212004. Judul PEMBATALAN PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD) Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis kedudukan Hukum pembatalan pernikahan tanpa sepengetahuan istri dengan memalsukan identitas Untuk menganalisis putusan Pengadilan terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD) Metode penelitian ini merupakan metode kualitatis bersifat anaisis putusan dalam analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Kedudukan Hukum pernikahan tanpa sepengetahuan istri dengan memalsukan identitas maka perkawinan dapat dibatalkan melalui pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh KUA, keluarga suami atau isteri yang keberatn atas perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut. Putusan Pengadilan terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan istri dengan memalsukan identitas adalah membatalkan perkawinan termohon I dan II karena menyalahi ketentuan dan undang-undang perkawinan.Pertimbangan hakim terhadap pernikahan tanpa sepengetahuan stri dengan memalsukan identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD) sesuai dengan pernyataan permohon dan termohon, fakta-fakta dan keterangan saksi, maka hakim menyatakan perkawinan tersebut batal atas Termohon I (Cok Mana bin Pairen) dengan Termohon II (Sariana Br Purba binti Sariammat Purba) yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 16 Pebruari 2018 di Kecamatan Tebing Tinggi dan menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/33/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak berkekuatan hokum. Kata Kunci : Pembatalan Pernikahan dan Pemalsuan Identitas. 2025-02-03T00:00:00Z