http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/19 2026-05-03T15:11:10Z 2026-05-03T15:11:10Z PANE, YUDI SYAHPUTRA http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5471 2026-01-09T06:58:18Z 2026-02-20T00:00:00Z

Title: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Terkenal Dengan Merek Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya (Studi Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst) Authors: PANE, YUDI SYAHPUTRA Abstract: Dunia bisnis terdapat istilah penting yaitu merek. Merek dalam aktifitas bisnis berperan sebagai identitas/tanda bagi suatu produk barang/jasa yang dipasarkan oleh setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pada penelitian membahas tentang pengaturan hukum terhadap pemegang hak atas merek menurut hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal terkait memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan jasa sejenis, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemegang hak atas merek terkenal terkait memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan jasa sejenis berdasarkan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research). Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Di Indonesia hak merek diperoleh melalui pendaftaran, hal ini tercantum dalam Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU No. 20/2016 yang menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 20/2016. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 20/2016, hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Pasal 21 UU No. 20/2016, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran dapat ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhanya dengan Merek terkenal milik pihak lain. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan kemudian jangka waktu dapat diperpanjang. Majelis Hakim dalam memutus pada Putusan Nomor 93/Pdt.Sus HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst tersebut memiliki konsistensi terhadap perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dengan merek yang didaftarkan kemudian yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Para pelaku bisnis dan masyarakat umum sebaiknya tidak memanfaatkan popularitas merek orang lain hanya untuk meraup untung besar. Sanksi yang dapat ditegakkan secara hukum terhadap pelaku penipuan akan memberikan efek jera. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Putusan Hakim

2026-02-20T00:00:00Z NAIBAHO, SUGANDA LEONART http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5454 2026-01-09T05:09:31Z 2026-02-20T00:00:00Z

Title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI PENELITIAN PADA POLRES DELI SERDANG) Authors: NAIBAHO, SUGANDA LEONART Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan studi pada Polres Deli Serdang. Fenomena meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian menuntut adanya penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana Kecelakaaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Polresta Deli Serdang? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia menurut hukum positif di Indonesia? Bagaimana saja kendala dan Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Polres Deli Serdang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 KUHP, dan pendekatan empiris melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku umumnya dibangun atas dasar kelalaian (culpa) sesuai Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ, dengan mempertimbangkan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat berupa kematian korban. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan alat bukti, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan keterangan, adanya upaya damai antara pihak keluarga pelaku dan korban, serta kondisi infrastruktur jalan yang tidak selalu mendukung proses pembuktian. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan profesionalisme penyidik melalui pelatihan teknis rekonstruksi kecelakaan, penguatan penggunaan teknologi berbasis digital untuk pengumpulan bukti, penyempurnaan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya ketertiban berlalu lintas. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum, dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian, Korban Meninggal Dunia, Polres Deli Serdang

2026-02-20T00:00:00Z NURHALIZAH, SITI http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5448 2026-01-09T04:58:54Z 2026-02-20T00:00:00Z

Title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor: 25/Pid.Sus Anak/2023/PN Yyk) Authors: NURHALIZAH, SITI Abstract: Tindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan negara. Keterlibatan anak dalam tindak pidana ini menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, mengingat anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pemalsuan uang harus mengedepankan prinsip keadilan yang terbaik bagi anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penerapan pidana yang proporsional sesuai UU SPPA. Pertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana pemalsuan uang . Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menetapkan batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mulai dari 12 hingga kurang dari 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak menekankan perlindungan hak anak, prinsip keadilan restoratif, dan upaya diversi untuk meminimalkan dampak pidana yang merugikan perkembangan anak. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang yang melibatkan anak, penerapan pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan aspek usia, tingkat kesadaran, dan perlakuan khusus sesuai ketentuan hukum anak agar tujuan pembinaan dan perlindungan anak tetap terjaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan keadilan restoratif dan upaya pembinaan daripada pemidanaan semata. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hak anak dalam proses hukum serta perlunya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan lembaga pembinaan untuk mencegah residivisme. Kata Kunci : Pemalsuan Uang,Pertanggungjawaban Pidana,Anak Konflik Hukum,Peradilan Pidana Anak,Keadilan Restoratif

2026-02-20T00:00:00Z SILAEN, SAHAT http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5444 2026-01-09T04:52:26Z 2026-02-20T00:00:00Z

Title: PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp) Authors: SILAEN, SAHAT Abstract: Perbuatan pidana merupakan tindakan atau aktivitas seseorang yang bertentangan dengan ketertiban umum ataupun pendapat umum, salah satunya ialah tindak pidana pencurian. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor : 1391/Pid.B/PN,Lbp. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Data yang diperoleh berupa data sekunder maka alat mengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui penelusuran kepustakaan atau literatur. Hasil daripada penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 1391/PId.B/2024/PN.Lbp, adalah pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Sehingga, menurut peneliti telah sesuai dengan pidana materil sebagaimana didakwakan pada dakwaan . Pertimbangan hukum Hakim pada Putusan Nomor: 1391/PId.B/2024/PN.Lbp, sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan Hakim dalam perkara ini, sudah tepat dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, dan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebab, unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan

2026-02-20T00:00:00Z