Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/332
Title: HAK ISTRI MENOLAK RUJUK DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ’I PERSPEKTIF SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Authors: HARAHAP, HUSEIN
Keywords: TALAK RAJ’I
SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Issue Date: 9-Apr-2019
Publisher: Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara
Series/Report no.: 7114020027;7114020027
Abstract: ABSTRAK HAK ISTRI MENOLAK RUJUK DALAM MASA IDDAH TALAK RAJ’I PERSPEKTIF SYAFI’I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM HUSEIN HARAHAP NPM 7114020027 Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVIII pasal 164 dinyatakan bahwa “Seorang wanita dalam iddah talak raj‟i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi” selanjutnya pada pasal 165 dinyatakan juga bahwa “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama”. Dari dua pasal yang terdapat dalam KHI tersebut dipastikan bahwa kedudukan persetujuan istri adalah syarat untuk dapat diterimanya kehendak rujuk seorang laki-laki kepada bekas istrinya. Sementara yang termaktub di dalam kitab–kitab fikih (klasik) pendapat Imam Syafi’i menyatakan bahwa seorang lelaki berhak merujuk istrinya tersebut selagi masih dalam masa Iddah meskipun istrinya tersebut tidak setuju, bahkan meskipun rujuknya tersebut dinyatakan tidak di hadapan bekas istrinya. Dari dua redaksi di atas jelas nampak suatu perbedaan antara ketetapan yang terdapat dalam KHI dengan pendapat Imam Syafi’i, bahkan bila dilihat lebih dalam terkesan kontradiktif. Dimana KHI menjadikan persetujuan istri sebagai syarat untuk dapat diterimanya kehendak rujuk bekas suaminya, sementara Imam Syafi’i menyatakan sah rujuk suami kepada istrinya tanpa perlu adanya persetujuan istri bahkan meskipun sang istri merasa enggan rujuk tetap dinyatakan sah. Dari hasil penelitian dan analisis yang berhasil penulis lakukan adalah bahwa apa yang ditetapkan dalam KHI bukanlah bertujuan untuk menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi’i, akan tetapi apa yang dilakukan oleh perumus KHI adalah suatu tuntutan hukum yang harus dilakukan dalam rangka mengaktualisasikan dan mengkondisikan hukum agar tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat muslim Indonesia. Hal ini juga tentunya didasari oleh semangat pembaharuan hukum yang terus harus berkembang seiring dengan perubahan waktu dan tempat yang terjadi. Jadi ketetapan yang dilakukan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang syarat harus adanya persetujuan istri atas kehendak rujuk yang diajukan oleh suaminya tersebut merupakan tuntutan keadaan (waktu dan tempat), dimana ketetapan tersebut bertujuan untuk lebih menjaga dan memelihara hak-hak yang terdapat pada istri khusus untuk perkara tersebut dan khususnya di kalangan muslim Indonesia sudah mulai terancam kemaslahatannya.
URI: http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/332
Appears in Collections:Ahwal Al-Syakhsiyah

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUSEIN HARAHAP.pdf115.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.